Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono resmi menyerahkan surat permohonan konsultasi terkait perubahan rencana induk IKN kepada DPR RI. Salah satu poin krusial dalam surat tersebut adalah usulan perubahan status bandara IKN dari fasilitas VVIP menjadi bandara umum. Merespon hal itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status tersebut.

"Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VVIP menjadi bandara umum," kata Puan kepada wartawan setelah rapat paripurna di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

"Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VVIP menjadi bandara umum," ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain soal bandara, dalam surat yang diajukan juga terdapat usulan mengenai perluasan rumah-rumah dinas pejabat negara di IKN. DPR akan mempelajari kebutuhan tersebut sebelum menyatakan sikap.

“Kami akan melihat apakah memang layak ada perluasan, dan seberapa luas rumah-rumah yang dibutuhkan di IKN,” ujar Puan.

Puan menambahkan bahwa keputusan akhir atas seluruh permintaan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan fraksi-fraksi terkait. (hal/rdn)